Kebebasan Berinternet, Kebebasan Semu

Saat pembatasan akses media sosial dibuka lagi pemerintah beberapa hari lalu, netizen girang. Postingan di medsos pun mengalir deras. Linimasa kembali gaduh. Hidup terasa ‘normal’ kembali. Netizen merasa mendapatkan kembali kebebasannya.

Demokrasi seakan kembali digenggam. Orang bebas berekspresi — dari memaki pemerintah, memposting menu buka puasa hingga curhat tentang anjing kesayangannya yang mati.

Internet freedom? Foto: The Verge

Benarkah dengan internet, kebebasan itu ada dalam genggaman kita? Dalam tulisan lawas saya berjudul “Internet dan Kebebasan Semu” saya suka dengan analogi ini.

Dulu, pada masa Soeharto memerintah dengan tangan besi, kebebasan berekspresi hampir tak ada. Demokrasi pun semu. Diskusi-diskusi dibatasi. Media dibredel. Intel ada di mana-mana. Pagi hari, orang boleh bersuara lantang menentang pemerintah, tapi malam hari tak ada yang bisa jamin ia kembali ke rumahnya. Orang-orang pun bisik-bisik ngerumpi pemerintah. Pengawasan negara (surveillance). Sedikit tercium makar, orang langsung diciduk.

Soeharto tumbang, tak lama kemudian internet datang, Orang-orang merayakan kebebasan. Benarkah kita bebas? Tidak. Proses pengawasan negara dan memata-matai makin canggih. Soeharto mengontrol warga dengan membatasi ruang gerak.

Di zaman now, negara justru mengontrol warga dengan memberi ruang sebebas-bebasnya bernama internet. Aturan mainnya lugas. Semakin kita banyak bicara di medsos, semakin kita gampang dimata-matai oleh negara. Merayakan kebebasan di medsos tak ubahnya menyerahkan data-data ke kekuasaan. Inilah paradoks yang diusung era milenial.

Era sekarang mengusung sistem pengawasan baru. Istilah kerennya, “Virtual Panopticon.” Istilah ini saya pinjam dari seorang kolumnis David Engberg. Istilah Panopticon sendiri sudah lama saya kenal dari buku pemikir Michael Foucault. Foucault pun menjumput istilah tersebut dari Jeremy Bentham— filsuf Inggris yang menjadi orang yang pertama kali mempopulerkannya.

Istilah “Panopticon” mengacu pada menara pengawas yang biasa dibangun di tengah-tengah penjara. Pada tahun 1791, Jeremy Bentham mengusulkan sebuah inovasi dalam sebuah arsitektur penjara. Bentham mengusulkan agar penjara diatur dalam sel-sel yang melingkar. Dinding sel dibuat sesolid mungkin. Tujuannya, agar antartahanan tidak bisa saling berkomunikasi. Jendela kecil dibuat di masing-masing sel agar tidak gelap gulita.

Di tengah penjara yang melingkar-lingkar itu, dipasang sebuah menara pengawas. Di menara, ada jendela yang dibuat khusus agar tahanan tak melihat siapa yang ada di menara itu. Dan, dari jendela ini, sang pengawas bisa melihat semua gerak-gerik tahanan tanpa ia terlihat. Sang Pengawas pun berlaku seperti Tuhan “Sang Maha Penglihat.”

Panopticon dimaksud Bentham sebagai alat pengontrol perilaku tahanan. Menara itu menjadi sebuah “teror” yang memaksa orang-orang di dalamnya tidak melakukan tindakan menyimpang. Termasuk saat menara itu sama sekali kosong melompong alias tidak ada penjaganya. Tahanan akan membatasi perilakunya. Model pengawasan ini juga sering digunakan untuk rumah-rumah sakit, panti-panti sosial, maupun sekolah.

Dalam bukunya Dicipline and Punish (1979), Foucault menandaskan kontrol sekarang ini bisa dilakukan tanpa harus ada kehadiran fisik.  Kontrol dilakukan terus-menerus tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang mengamat-amati diri kita. Hal ini cocok untuk sekali untuk menggambarkan dunia sekarang—dunia yang sedang bereuforia dengan informasi.

Foucault juga mengatakan penindasan di era informasi tidak lagi didominasi kontrol fisik. Tapi, lebih pada pengetahuan lengkap dan observasi. Pemikiran Foucault ini lahir jauh di masa-masa Internet belum seriuh sekarang. Ide Foucault ini,  menurut David Engberg, menjadi senjata kesayangan kaum Libertarian Siber Posmodern untuk menganalisis situasi masyarakat kontemporer. 

Panopticon-panopticon modern dipasang di mana-mana untuk mengontrol perilaku. Di perusahaan-perusahaan, dipasang kamera-kamera pengintai untuk membatasi aktivitas para buruh dan karyawan. Belum lagi kamera pengintai di toko-toko modern, bank-bank, dan bahkan tempat-tempat ibadah. Termasuk kota Jakarta dengan 6.000 CCTV di pasang di segala sudut pada era Ahok.

Dan, panopticon-panopticon itu juga ada di lanskap Internet. Kebebasan berekspresi dan berkata-kata di Internet merupakan big data gratis yang bisa dilacak oleh sebuah mesin tertentu.  Mesin pencari seperti Google menjadi contoh bagaimana kebebasan berinformasi itu itu tercatat rapi di Internet. Beda halnya, di era dahulu yang lebih didominasi dengan budaya lisan.

Bahkan, The Associated Press pernah merilis sebuah laporan eksklusif tentang para pengintai yang ditugasi oleh agen mata-mata Amerika Serikat CIA. Para pengintai ini mempunyai sebutan khusus, yakni Ninja Librarian atau Pustakawan Ninja.

Ninja-ninja ini bertugas menggali informasi orang-orang dari seluruh dunia tentang aneka perbincangan yang ada di media sosial, dari masalah umum sampai revolusi. Mereka memberikan informasi kepada Gedung Putih tentang segala hal yang ada di Twitter, Facebook, maupun artikel surat kabar.

Bagi saya, internet dan kebebasan itu memiliki relasi paradoksal. Semakin kita bebas berekspresi di internet, semakin kebebasan itu terkontrol dan diawasi.

Secara kultur, ini pun kontradiktif. Evgeny Morozov dalam bukunya “The Net Delusion, How Not to Liberate the World” bilang, open networks, narrow minds. Cultural contradictions of internet freedom.”

Nah, kebebasan yang kita rayakan dengan internet pada dasarnya kebebasan yang terkontrol. Kebebasan semu. Tapi, tak masalah juga. Lha, wong kita senang kok perilaku kita diawasi. Hari ini, banyak mata yang mengawasi seluruh gerak-gerik keseharian kita. Bahkan, detak jantung dan embusan napas pun tidak luput dari sorotan mata-mata virtual ini.

Tak percaya? Pergilah ke luar pada malam hari dan pandanglah jauh ke langit malam. Di antara bintang-bintang itu, ada mesin pintar yang sedang memata-matai gerak-gerik kita.

Bukan demikian?

— Kebon Jeruk, 31 Mei 2019

Kata adalah Senjata

Pada tahun 2015, saya pernah diundang mengajar teknik menulis. Pesertanya ada delapan orang. Mereka berasal dari Papua. Tepatnya dari Wasior, Wamena, Sorong, Fak-Fak, dan Jayapura.

Panitia minta saya mengajari cara menulis sederhana. Tujuannya, mereka mampu mengangkat dan melaporkan isu-isu di Papua, dari kekerasan, bencana alam, KDRT, investasi liar, hingga HIV AIDS.

Subcomandante Marcos. Sumber: DevianArt

Satu lagi pesan panitia, biarkan mereka mengisahkan isu-isu yang mereka lihat sendiri sehari-hari. Kelas ini berlangsung empat jam. Usai mendapat teori, mereka praktik menulis.

Ada yang cukup maju dalam penulisan. Isu-isu yang mereka angkat sangat memikat. Namun, ada juga yang masih perlu ekstra keras menerapkan teknik dasar menulis agar tulisan itu bunyi alias bisa dibaca. Berikut saya salin apa adanya tulisan dua partisipan.

“Di kampung lusiperi kampung yang saya dilahirkan kampung ini diatas ketinggian 200, kaki diatas permukaan laut awal nya, masih satu, desa dengan gewirpe namun dalam perjalan yang panjang kami sendiri atau kami dimekarkan kampung ini…”

Seorang lagi menuliskan seperti ini. “Saya melihat pohon di hutan bertumbuh, dengan berakar sendiri dari tanah, hutan, dan berbagai jenis pohon dan hutan di sekitarnya, tidak terpisa karena satu alam yang sama bertumbu pohon dan secara berganti tumbuh dari hutan yang sama, artinya yang lain atau juga…”

Saya sedikit kaget. Tulisan itu tak berbunyi. Lalu saya teringat dua sosok. Satu orang Mexico bernama Subcomandante Marcos. Satu lagi orang Cinere bernama Hendra. Marcos adalah seorang gerilyawan Zapatista pemilik kutipan legendaris, kata adalah senjata.

Hendra, bukan gerilyawan, adalah kawan sekantor. Saat sama-sama memberi kelas penulisan bagi reporter, ia membuka materinya dengan pesan: menulis untuk dibaca.

Kata-kata, bagi Marcos, adalah senjata untuk melawan dan sarana emansipasi. Namun, bila kata-kata itu seperti yang dituliskan dua teman dari kelas penulisan tadi, itu ibarat senjata, tapi senjata tumpul.

Saya makin ngeh kenapa banyak rezim korup di belahan bumi manapun tidak ingin rakyatnya pintar. Paling tidak membiarkan mereka jauh dari kemampuan baca tulis alias buta huruf.

Buku Fernandi Baez. Foto: Sigit Kurniawan

Cara paling bar-bar rezim itu adalah menghancurkan buku-buku. Fernando Baez merekam bibliocaust — penghancuran buku dalam bukunya Historia universal de la destruccion de libros (2004). Saya membaca edisi bahasa Indonesia berjudul “Penghancuran Buku, dari Masa ke Masa” (Marjin Kiri, 2013). Buku-buku dibakar karena buku menyimpan ingatan. Buku membuat orang sadar. Buku membuat orang kritis dan melawan.

Masih ingat tho, kasus tentara Indonesia merampas buku-buku berbau kiri atau komunis dari sebuah toko buku. Masih ingat juga tho diskusi buku kiri yang batal karena digerebek massa.

Menghancurkan buku, kata Fernando Baez, sama saja menghancurkan ingatan. Holokaus di Jerman diawali dengan penghancuran buku-buku. Penghancuran buku sepanjang tahun 1933, kata Baez, adalah awal dari pembantaian manusia pada tahun-tahun berikutnya. Tumpukan buku-buku yang dibakar konon menginspirasi dibuatnya krematorium kamp konsentrasi.

Saya percaya menulis dan membaca itu berkekuatan membebaskan. Saya mendukung teman-teman Papua untuk merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk menuliskan sendiri kisah-kisah mereka masing-masing. Tanpa perlu didikte oleh pihak lain. Termasuk didikte dengan moncong senapan milik tentara.

Lalu, bagaimana bisa bersemangat membebaskan kalau tulisannya tidak bunyi. Pesan kawan saya Hendra tempo hari makin relevan: menulis untuk dibaca.

Sayangnya, ketakbunyian tulisan itu juga menjangkiti orang-orang pintar selevel sarjana, bahkan profesor. Sayangnya lagi, kata-kata di era pasca kebenaran seperti sekarang ini, dipakai untuk melukai, membully, dan menutupi kebenaran.

Tulisan ini saya tutup dengan kutipan Ray Bradbury. “Tak usah membakar buku untuk menghancurkan sebuah bangsa. Buat saja orang-orangnya berhenti membaca buku.” Demikian ujar penulis Amerika ini.

Lalu, bagaimana agar mereka berhenti membaca buku? Paul Heru Wibowo, sahabat saya yang baru menerbitkan buku barunya “Atas Nama Dendam” menyahut: cukup beri mereka hape saja.

Betul demikian?

— Kebon Jeruk, 18 Mei 2019

Solidaritas Buruh Australia Dukung Kemerdekaan RI

Apa jadinya bila para buruh pelabuhan Australia tidak mogok kerja dan menyandera kapal-kapal Belanda berisi amunisi dan senjata yang akan berangkat ke Indonesia? Film dokumenter Indonesia Calling (1946) besutan Joris Ivens memaparkan dengan gamblang.

MUNGKIN SEJARAH akan bergulir lain bila para buruh Australia tidak menggelar aksi mogok massal dan menyandera kapal-kapal Belanda yang berisi amunisi, senjata, dan sebagian tentara dan akan diberangkatkan ke Indonesia itu. Belanda mungkin akan lebih cepat melakukan agresinya dan menghancurkan Indonesia beberapa saat usai memproklamirkan kemerdekaannya.

Perjuangan yang tak kalah berat dari merebut kemerdekaan adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan tanda bahwa perjuangan telah usai. Dunia internasional belum mengakui kemerdekaan itu. Terlebih Belanda yang mencengkeram Indonesia dan menghisap keuntungan darinya tiga setengah abad lamanya. Di saat pasukan Belanda hendak melancarkan serangannya kembali ke Indonesia, solidaritas Australia yang diwakili oleh para buruh membuncah. Mereka mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Indonesia agar diakui oleh komunitas Internasional. Semua ini terekam gamblang dalam film dokumenter garapan Joris Ivens (1898-1989) berjudul Indonesia Calling (1946). Film ini merupakan dokumentasi sejarah penting Indonesia di awal kemerdekaannya.

Film ini dirilis untuk memperingati setahun kemerdekaan Indonesia pada 1946. Sutradara asal kelahiran Nijmegen 18 November 1898 ini menggarap film ini dengan dibantu oleh para kru film dan aktivis dari berbagai negara. Lantaran debutnya di film dokumenter bernilai sejarah tinggi, seperti film tentang sosialisme Soviet, Perang Sipil Spanyol, perang kemerdekaan Indonesia, Perang Vietnam, Perang Kuba dan Revolusi China membuat ia dikenal sebagai salah satu perintis film dokumenter dunia. Sudut pandang filmnya yang kontroversial membuat dia mengalami penyingkiran dari negeri sendiri.

Film berdurasi 21 menit ini awalnya menceritakan tentang orang-orang Indonesia di pembuangan Australia yang berniat pulang ke Indonesia dengan kapal Esperance Bay usai Perang Dunia II—tepatnya pada Oktober 1945. Joris menegaskan di awal, secara geografis, Indonesia dan Australia sangat dekat. Tapi, Perang Dunia telah memutus hubungan laut dari dua negara di kawasan Pasifik ini. Joris Ivens menyebutada sekitar 1.400 orang Indonesia menumpang kapal Esperance Bay.

“Saat itu, ada sekitar 5.000 orang Indonesia di Australia. Kebanyakan adalah para pegawai negeri Belanda maupun tentara yang digaji sebagai tentara Belanda alias KNIL. Yang menarik, di sana, ada sekitar 300 intelektual dari kalangan dosen, penulis, jurnalis, maupun seniman yang dulunya pernah diasingkan ke Tanah Merah di Sungai Digul, Papua. Mereka, saat pendudukan Jepang pada tahun 1943, dibawa Pemerintah Belanda ke pengasingan di Australia,” kata Lexy Junior Rambadeta, sutradara film dokumenter dan videojurnalis Indonesia dalam sebuah diskusi kecil tentang film ini di Newseum Café, Jakarta Pusat beberapa bulan silam.

Dalam menggarap film ini, Joris Ivens bekerjasama dengan beberapa orang Indonesia. Ivens menunjuk John Sendoek, misalnya, sebagai teknisi suara film ini. John Sendoek adalah seorang eks tapol Belanda yang bekerja di stasiun Radio Belanda di California selama Perang Dunia II. Adalagi John Soedjono, seorang penari, yang membantu mengurus perlengkapan film. Lalu Soendardjo, mantan tapol dan Soeparmin dari serikat buruh dilibatkan juga karena keyakinan dan keberanian mereka. Ivens juga menggandeng fotografer Amerika Marion Michelle dan kameramen Canada Doland Fraser bersama istrinya Joan Fraser sebagai editor film. Sementara, narasinya ditulis oleh Catherine Duncan, seorang aktris Australia, penulis naskah radio, dan anggota Liga Teater yang mengaku komunis.

Kembali ke film, kapal Esperance Bay berlayar menuju Jawa. Tepatnya, di dermaga Surabaya yang menurut Lexy, dermaga ini usai Proklamasi Kemerdekaan menjadi dermaga yang pertama dikuasai oleh pejuang Indonesia.Sebagai jaminan bahwa kapal itu tidak mendarat di dermaga yang dikuasai Belanda, pemerintah Australia mengirim seorang pejabat negara untuk menemani pelayaran.

Joris Ivens. Sumber: https://usefulstooges.com/

Sebelum kapal itu bertolak, Joris menampilkan pidato dari seorang pemimpin buruh Australia yang kemudian memberikan bendera Indonesia kepada seorang perwakilan Indonesia. “Bisa jadi, untuk konteks saat itu, ini bernilai subversif sekali. Pasalnya, proklamasi 17 Agustus masih dianggap sepi oleh dunia internasional. Amerika, Barat, Belanda apalagi, tidak mengakui,” imbuh Lexy yang merupakan pendiri organisasi Offstream yang memproduksi ulang film Joris Ivens ini dan yang dikenal lewat film-film dokumenter buatannya, seperti Jugun Ianfu (2000), Shadow Play (2001), dan Mass Grave (2002) itu.

Film yang konon turut didanai oleh Federasi Pekerja Waterside ini mengisahkan pula kehidupan orang-orang Indonesia di Australia. Tentang hidup pergaulan mereka, sepak terjang perjuangan, sekaligus kehidupan perkawinan dengan orang pribumi. Orang Australia sangat kagum dengan para pejuang dan pelaut Indonesia. Khususnya, saat pendudukan Jepang.

Dikisahkan juga aksi-aksi penggalangan dana yang populer dengan Victory Loan, seperti di kawasan Martin Place. Di sana, para musisi Indonesia melantunkan lagu-lagu daerah Indonesia. Mereka melakukan itu sebagai bagian dari pergerakan rakyat Indonesia keseluruhan. Mereka bukan orang-orang yang lupa dengan Tanah Air meski hidup di negeri asing. Mereka merayakan kemerdekaan dengan menggelar panggung budaya, seperti wayang orang. Ini mau menegaskan lagi sekalipun berada di tanah pembuangan, mereka tidak melupakan budaya sendiri. Sementara, radio terus berkoar tentang kemerdekaan Indonesia dan menegaskan kembali hak kebebasan berekspresi, berserikat, dan pers. “Kami tidak mau ditindas Belanda. Kami siap mengorbankan jiwa demi kemerdekaan,” tandas seorang perwakilan Indonesia dalam orasinya di jalanan Kota Sydney di film tersebut.

Belanda mau menjajah Indonesia lagi karena banyak keuntungan yang bisa mereka keruk selama 350 tahun. Seorang Australia membuat sketsa bagaimana Belanda mengeruk keuntungan dari perkebunan kina, timah, minyak, maupun karet. Semua kalau ditakar seharga 32 juta poundsterling atau setara 100 juta dolar per tahun. Belanda pun tak mau kehilangan lahan mutiara ini. Kapal-kapal Belanda pun bergerak dan merapat di berbagai dermaga untuk kembali menyerang Indonesia. Mereka merapat di Brisbane, Sydney, maupun Melbourne. Kapal-kapal yang dikabarkan membawa alat-alat medis itu ternyata terkuak mengangkut amunisi dan senjata.

Dokumenter Indonesia Calling karya Joris Ivens

Melihat ini, para buruh kapal dari Indonesia melancarkan aksi mogok kerja. Aksi ini kemudian diikuti oleh buruh pelabuhan dari Australia. Usai diliput oleh media, aksi pun membesar. Asosiasi buruh Australia mendukung penuh aksi buruh Indonesia. Mereka mengangkat kembali pesan Piagam Atlantik di mana melalui serikat buruh sedunia mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

Asal tahu saja, Piagam Atlantik menjadi piagam perdana sebagai cikal bakal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB). Pada 14 Agustus 1945, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt menggelar pertemuan di atas geladak kapal Augusta di Teluk New Foundland samudra Atlantik. Keduanya menandatangani piagam itu yang salah duanya menyebut setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri dan setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan.

Dalam aksi ini, para aktivis buruh menengarai kapal-kapal Belanda dalam daftar hitam. Mereka menyandera kapal-kapal itu agar tidak berangkat ke Indonesia. Kapal-kapal itu, antara lain Lishveck, Tahut, Tosari, Vanderlaan, Tasman, Jansen, Van Heutsz, Swartenhondt, maupun Monteque. “Atas nama Republik, saya mau mengucapkan terimakasih. Tanpa bantuan Anda menahan kapal-kapal Belanda, mungkin Republik kami sudah hancur,” kata Jan Wilando dalam film itu. Sementara, Max Sukanto dan Tukliwan mengecek kapal-kapal yang tertahan di kantor serikat pelaut Indonesia. Tapi, ada satu kapal yang lolos.

Drama penghadangan kapal-kapal Belanda ini cukup seru. Ada sekitar 1.600 tentara Belanda di atas kapal Sterling Castle yang berlayar menuju Jawa. Para aktivis menyerukan agar kapal merapat kembali ke dermaga. Kapal Sterling Castle bergeming. Radio terus berceloteh memberi semangat para penghadang kapal. Sikap para buruh pelabuhan juga mereka tunjukkan dalam grafiti bertuliskan “1938 No Scraps for the Japs. 1945 No Arms for the Dutch.”

Aksi semakin meluas. Para buruh transportasi ikut mogok kerja. Disusul oleh buruh cat, buruh mesin, dan bahkan pegawai kantor dermaga pun mogok untuk mengurusi kapal-kapal Belanda. Sementara, dukungan moral juga mengalir dari negara lain. Sebut saja, 11 kru kapal Moreton Bay dari Inggris bergabung dalam aksi itu. Harry Bridges, Presiden Serikat Buruh Pelabuhan Amerika menyampaikan dukungannya dalam sepotong telegram. Tak ketinggalan buruh-buruh dari China, India, Malaysia, Kanada, dan Selandia Baru. Pandit Nehru dan Jennah dari India, Manuilsky dan Vyshinsky dari Uni Soviet serta Presiden Romulo dari Filipina juga menggelar dukungan.

Ternyata, ada satu kapal Belanda yang lepas dari pengawasan. Dimulailah pengejaran dengan kapal motor kecil. Adegan ini cukup dramatis dan tampaknya Joris Ivens menambahkan adegan ini untuk mempertegas pesannya. Kapal motor itu merapat ke kapal Belanda yang dioperasikan oleh para buruh dari India. Ivens menampilkan adegan seruan aktivis buruh Australia agar para buruh India itu menghentikan kapal dan pulang ke dermaga. Seorang dari atas kapal motor menyerukan bahwa perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan rakyat India juga.

Seruan ini cukup mempan. Awak kapal dari India itu pun menghentikan kapal dan akhirnya kembali ke dermaga. Di dermaga, mereka disambut dengan sorak-sorai. Mereka mengaku sebenarnya akan diberangkatkan di kapal Sekutu menuju Borneo. Tapi, mereka malah ‘tersesat’ ke kapal Belanda tadi. Perjuangan Indonesia adalah perjuangan rakyat India juga! Demikian seruan seorang perwakilan dari awak kapal India tersebut dan bergabung dalam perjuangan memerangi fasisme di Asia Pasifik.

Film hitam putih ini ditutup dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya dengan syair dan gaya versi lama. Sepotong epilog yang tegas tentang eksistensi Republik Indonesia. Joris Ivens meninggal pada 28 Juni 1989. Kisah hidupnya dibukukan dalam biografi oleh Hans Schoots berjudul Living Dangerously: A Biography of Joris Ivens (Amsterdam, 2000). Joris Ivens dan Indonesia Calling merupakan saksi mata gerakan solidaritas buruh Australia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Meski latarnya jauh sekali dengan konteks sekarang, film ini cukup berbicara banyak hal. Solidaritas dan perjuangan bersama para buruh masih dibutuhkan. Mengingat kolonialismenya tetap terjadi dalam bentuknya yang berbeda dan justru semakin ekstrem, yakni kapitalisme rakus. Selama ketidakadilan masih terus terjadi, perjuangan belum selesai.

@ Sabtu, 1 Mei 2010 Hari Buruh Internasional

Catatan: artikel lawas saya ini pernah dimuat di Kompasiana dan buku Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia “Sejarah, Politik, dan Ideologi Gerakan Buruh Indonesia” tahun 2017.